JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI DAN KOPERASI
ISSN : 1907-1698
Volume 4, Nomor 1, Juli 2009

Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan dan Pendidikan

Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap
Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia
Siti Parhah

Hubungan Pendidikan Perkoperasian
dengan Partisifasi Anggota
Farhati Zain

Pengaruh Investasi Padat Modal, Tingkat
Inflasi & Tingkat Upah terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia
Dedi Setiadi Saputra & Ani Pinayani

Pengaruh Kredit Permodalan, Perilaku
Kewirausahaan dan Pengalaman Usaha
terhadap Pendapatan Usaha Kecil
Yeni Mirah D.N., Suryana, Ikaputera Waspada

Model Pembelajaran Kreatif dan Inovatif
dalam Bidang Studi Ekonomi
Neti Budiwati

Perusahaan Efek sebagai Perusahaan
Pembiayaan Daerah
Budi S. Purnomo

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI DAN KOPERASI
ISSN : 1907-1698

Penanggung jawab :
Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi
Universitas Pendidikan Indonesia

Ketua Penyunting :
Ani Pinayani

Wakil Ketua Penyunting :
Ikaputera Waspada

Penyunting Ahli :
Syamsuri S.A.
Yayat Achdiat
Dadang Dahlan
Suryana
Disman
Kusnendi
Eeng Ahman

Penyunting Pelaksana :
Neti Budiwati
A. Jajang Warya
Navik Istikomah
Yana Rohmana
Lizza Suzanti
Siti Parhah

Pelaksana Tata Usaha
Leni Permana
Salya Purnama

Alamat Penyunting dan Tata Usaha :
Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Koperasi
Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Lantai 3 Jl. Dr Setiabudhi No. 229 Bandung
Telp (022) 2013163 Fax. (022) 2012176 CP : 081573176826
Email : ani_pinayani@yahoo.co.id.

PENGARUH INVESTASI PADAT MODAL, TINGKAT INFLASI DAN TINGKAT UPAH TERHADAP KESENJANGAN PENDAPATAN
DI INDONESIA
Dedi Setiadi S, Kusnendi, Ani Pinayani
Prodi Ekonomi dan Koperasi Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investasi padat modal, tingkat inflasi dan tingkat upah terhadap kesenjangan pendapatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Archival Research (penelitian arsip) dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) dengan alat analisis Econometric Views (EViews) versi 3.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi padat modal berpengaruh positif signifikan terhadap kesenjangan pendapatan, tingkat inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kesenjangan pendapatan, dan tingkat upah tidak berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan.

Kata Kunci : Kesenjangan pendapatan, Investasi padat modal, Tingkat inflasi, dan Tingkat upah.

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesen-jangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya kesenjangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, yang pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang berdampak negatif.
Pada pertengahan tahun 1997 dan 1998 terjadi krisis moneter yang merupakan pukulan yang sangat berat bagi pembangunan Indonesia. Bagi kebanyakan orang, dampak dari krisis yang terparah dan langsung dirasakan, diakibatkan oleh inflasi. Antara tahun 1997 dan 1998 inflasi meningkat dari 6% menjadi 78%, sementara upah riil turun menjadi hanya sekitar sepertiga dari nilai sebelumnya. Akibatnya, kemiskinan meningkat tajam. Pada tahun 1996 dan 1999 proporsi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah dari 18% menjadi 24% dari jumlah penduduk.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat menjadikan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang semakin menurun dalam pembagian pendapatan (ketimpangan relatif). Akan tetapi hal itu tentu tidak akan mengherankan bagi ahli-ahli ekonomi pembangunan yang dimulai dari Adam Smith, Ricardo, Marx, sampai pada Kuznets, telah mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang tidak merata. Seperti telah dikatakan secara ironis oleh Arthur Lewis, “kalau ada yang mengherankan, ialah keheranan tersebut (bahwa proses per-tumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang tidak merata ).”
(Thee Kian Wie, 1981 : 21 ).
Ada dua indikator yang menunjukkan belum berkualitasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dilihat dari dimensi bagaimana “kue nasional” dibagi. Pembagian kue nasional diukur dengan: Pertama, rasio gini yang meningkat dari 0,29 pada tahun 2001 menjadi 0,36 pada tahun 2005 seperti terlihat pada Tabel 1. Angka rasio gini yang semakin meningkat berarti terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang makin lebar. Analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antar daerah dan sektor (Investor Daily, 2007). Kedua, kue nasional yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk termiskin mengalami penurunan dari 20,92 tahun 2002 menjadi 19,2 pada tahun 2006. Ironisnya, penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40% penduduk termiskin justru diikuti oleh kenaikan kue nasional yang dinikmati oleh 20% kelompok terkaya dari 44,7% menjadi 45,7% pada tahun yang sama. Singkatnya, ada indikasi kuat adanya trickle up effect, efek muncrat ke atas, dalam proses pembangunan di Indonesia. Teori dampak menetes ke bawah (trickle down effect) agaknya tidak berlaku untuk negeri kita.

Tabel 1
Persentase Pembagian Pendapatan Nasional Indonesia diantara Tiga Lapisan Masyarakat Tahun 1999-2006 menurut Bank Dunia
Lapisan masyarakat
Menurut kelas
Pendapatan Persentase Pembagian Pendapatan
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
40 % berpendapatan rendah 21,66 24,10 23,20 20,92 20,57 20,80 18,81 19,75
40 % berpendapatan sedang 37,77 39,10 38,10 36,89 37,10 37,13 36,40 38,10
20 % berpendapatan tinggi 40,57 36,90 38,19 42,19 42,33 42,07 44,78 42,15
Rasio gini tahun sama 0,308 0,294 0,299 0,329 0,320 0,320 0,363 0,33
Sumber : Biro Pusat Statistik
Dalam usaha untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara ber-kembang, perlu diketahui bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijaksanaan ekonomi apa saja yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah negara-negara berkembang untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakmerataan, sambil tetap mempertahankan atau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Apabila perhatian lebih ditujukan pada kewajaran distribusi pendapatan pada umumnya, dan upaya untuk meningkatkan tingkat pendapatan golongan bawah 40 % penduduk pada khususnya, maka perlu dipahami berbagai faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan di dalam perekonomian, dan perlu juga diketahui upaya-upaya pemerintah agar dapat mempengaruhi atau mengubah efek yang tidak menguntungkan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.
Menurut W.Arthur Lewis (1962:34) semua pemerintah modern menjunjung tinggi asas persamaan dan berupaya meng-hapuskan pendapatan yang di satu pihak berlebihan banyaknya sedangkan di lain pihak terlalu sedikit. Untuk menjawab ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : (1) Membagi-bagi kembali pen-dapatan itu dengan cara pemungutan pajak; (2) Mengubah faktor-faktor pokok yang menentukan distribusi pen-dapatan sedemikian rupa sehingga distribusi pendapatan sebelum pengambilan pajak telah menjadi sama.
Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris dalam Lincolin Arsyad (1988:58) mengemukakan delapan faktor yang menye-babkan Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan di Negara-negara Berkembang : (1) Pertambahan Penduduk yang Semakin Tinggi yang Menyebabkan Pendapatan Per Kapita yang Semakin Menurun; (2) Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; (3) Ketidakmerataan Pembangunan Antar Daerah; (4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah; (5) Rendahnya Mobilitas Sosial; (6) Pelaksanaan Kebijakan Industri Substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (7) Memburuknya Nilai Tukar bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju; (8) Hancurnya Industri-Industri Kerajinan Rakyat.
Anne Booth dan R.M.Sundrum dalam H.W. Arndt (1983:67 ), ada beberapa determinan distribusi pendapatan di Indonesia, yaitu : (1) Pemilikan dan distribusi tanah pertanian; (2) Perolehan lahan; (3) Penggantian upah dan tenaga kerja di pedesaan; (4) Term of trade sektor pertanian; (5) Perolehan pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan; (6) Disparitas perkotaan-pedesaan.
M. P. Todaro ( 2004 : 262-269 ) mengemukakan bahwa ada empat bidang luas yang terbuka bagi intervensi pemerintah masing-masing berkaitan erat dengan keempat element pokok yang merupakan faktor-faktor penentu utama atau baik tidaknya kondisi-kondisi distribusi pendapatan di sebagian negara berkembang.
Adapun keempat elemen pokok tersebut adalah : (1) Distribusi fungsional; (2) Distribusi ukuran; (3) Program redistribusi pendapatan; (4) Peningkatan distribusi pendapatan langsung, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan relatif rendah.
Menurut Adler Manurung ( 2005 ) melebarnya kesenjangan kedua kelompok sosial ekonomi diakibatkan oleh belum terarahnya distribusi belanja pemerintah. Ketidakterarahan ini menyebabkan belanja investasi menjadi tersendat. Akibatnya, meski secara nilai pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun secara realitas kurang berkualitas. Pada gilirannya, ini memerlukan optimalisasi belanja pemerintah. Ini akan mampu memberikan suntikan investasi bagi yang lain. Perbaiki itu jalan jalan. Itu akan mendorong rakyat kecil mendapatkan pendapatan. Kalau mereka dapat uang, daya beli mereka akan naik. ( Kompas, 18 Desember 2005 )
Simon Kuznets (1995) membuat hipotesis kurva u-terbalik yang menyatakan bahwa hubungan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepincangan pembagian pendapatan pada tahap ini menjadi negatif. Jadi, tahap pertama pembangunan ekonomi akan mengalami tingkat kepincangan pembagian pendapatan yang sema-kin memburuk, stabil dan akhirnya menurun. Pola perkembangan ini menurut Kuznets tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Penyebabnya adalah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok atas, kurang efektifnya pajak yang progresif, dan terjadinya akumulasi pemilikan modal. Di negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis, bahkan lebih kapitalis jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan perekonomian bertumpu atau dikuasai oleh para pemilik modal. Tentunya mereka yang memiliki modal yang besar berinvestasi dalam membangun industri-industri yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan. Apalagi di indonesia masih sangat bergantung pada investasi asing dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. (Todaro, 2004 : 240-241 )
Dari uraian di atas sangat jelas bahwa investasi padat modal, tingkat inflasi dan tingkat upah yang rendah dapat mempengaruhi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Investasi yang cenderung padat modal, mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga pendapatan yang mereka terima sangat kecil. Inflasi yang tidak terkendali menyebabkan perekonomian ter-bengkalai dan masyarakat semakin tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Juga upah yang masih rendah dikalangan masya-rakat menengah ke bawah menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar, diantara golongan masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bagai-mana pengaruh Investasi padat modal terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesial (2) mengetahui bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia; (3) mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat upah terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia. (4) mengetahui bagaimana pengaruh Investasi padat modal, Tingkat inflasi dan Tingkat upah terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Archival Research (penelitian arsip). Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Nota Keuangan dan RAPBN RI; (2) Indikator Kesejahteraan, Biro Pusat Statistik; (3) Statistik Indonesia, Biro Pusat Statistik; (4) Laporan Tahunan, Bank Indonesia; (5) Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia; (6) Internet;
Pengolahan data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software Eviews 3.1. Teknik analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui Pengaruh Investasi padat modal (PM), Tingkat inflasi (TI), dan Tingkat upah (TU) terhadap Kesenjangan Pendapatan (KP) di Indonesia Periode 1984-2006 adalah dengan Analisis Regresi Linier Berganda. Model dalam penelitian ini adalah:
KP = f (PM, TI, TU )
Hubungan tersebut dapat dijabarkan ke dalam bentuk fungsi regresi sebagai berikut :

Keterangan :
Y = Kesenjangan Pendapatan
X1 = Investasi Padat Modal
X2 = Tingkat Inflasi
X3 = Tingkat Upah
ß0 = Konstanta
ß1,2,3 = Koefisien arah Regresi (parameter/ estimator/penaksir )
ε = Variabel pengganggu
Dalam penelitian ini ada beberapa pengujian yang akan penulis lakukan yaitu sebagai berikut : Uji Linieritas, Uji Normalitas, Uji R2 dan Uji Stasionaritas. Untuk menguji stasionaritas ada tiga pengujian yang akan dilakukan yaitu Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas

HASIL
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan EViews (Econometric Views) 3.1, data yang diperoleh dari hasil pengujian EViews seperti terlihat pada Tabel 3 diperoleh persamaan model sebagai berikut :
KP = 0,115457 + 0, 009828 PM + 0,001170 TI – 0,000774 TU
t = (3,041858) (5,644495) (3,607183) (-1,554902)
R2 = 0,647742
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3, nilai koefisien deter-minasi (R2) sebesar 0,647742 atau 64,7742%. Koefisien determinasi dapat digunakan untuk melihat kualitas model, selain itu dapat digunakan untuk melihat masalah multikolinearitas. Untuk hasil estimasi di atas diduga model penelitian tidak terkena multi-kolinearitas karena nilai R2-nya tidak terlalu tinggi, sedangkan variabel bebas di dalam model ada yang tidak signifikan yaitu tingkat Upah (TU) dengan tingkat probabilitas sebesar 0,1365. Untuk mengetahui penyakit dalam model ini harus diuji dengan uji Asumsi Klasik.
Tabel 2
Pengujian Model Penelitian
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.115457 0.037956 3.041858 0.0067
PM 0.009828 0.001741 5.644495 0.0000
TI 0.001170 0.000324 3.607183 0.0019
TU -0.000774 0.000498 -1.554902 0.1365
R-squared 0.647742 Mean dependent var 0.326652
Adjusted R-squared 0.592122 S.D. dependent var 0.032895
S.E. of regression 0.021008 Akaike info criterion -4.731033
Sum squared resid 0.008386 Schwarz criterion -4.533555
Log likelihood 58.40688 F-statistic 11.64591
Durbin-Watson stat 2.080241 Prob (F-statistic) 0.000148
Sumber: Pengujian model EViews
Uji Multikolinearitas (Multicollinearity Test)
Untuk menguji multikolinearitas di dalam model menurut Ashton de Silva (2003:1-12) yaitu dengan melakukan regresi parsial antara variabel penjelas, bertujuan untuk mendapatkan nilai R2-nya. Maka model yang digunakan yaitu: PM = f(TI,TU); TI = f(PM,TU) dan TU = f(PM,TI). Kemudian nilai R2 masing-masing regresi parsial dibandingkan dengan nilai R2 model estimasi awal, apabila R2 regresi parsial > R2 estimasi terjadi multikolinearitas.
Tabel 3
Matrix Korelasi Antarvariabel
Variabel PM TI TU KP
PM 1.000000 -0.369828 0.243576 0.600325
TI -0.369828 1.000000 -0.095625 0.235538
TU 0.243576 -0.095625 1.000000 -0.062050
KP 0.600325 0.235538 -0.062050 1.000000
Sumber: Pengujian model estimasi EViews
Berdasarkan hasil analisis diperoleh data seperti pada Tabel 3 di atas menunjukan korelasi antar variabel penelitian, diketahui bahwa seluruh variabel tidak terjadi multikolinearitas, hal tersebut terlihat dari hubungan antar variabel bebas yang relatif kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model ini tidak terdapat atau terbebas dari multikolinearitas.
Tabel 4
Pengujian Regresi Parsial
Variabel R2 regresi parsial Kriteria R2 estimasi Multikolinearitas
PM 0,180525 < 0,647742 Tidak terdapat
TI 0,136805 < 0,647742 Tidak terdapat
TU 0,059365 χ2tabel maka H0 yang menyatakan residual berdistribusi normal ditolak, begitupun sebaliknya, Jika JBhitung < χ2tabel maka H1 diterima berarti residual berdistribusi normal diterima.
Berdasarkan Gambar 1 di bawah ini, nilai J-Bhitung diperoleh dari nilai Skweness ditambah Kurtosis (-1,608151 + 6,599151= 4,990999). Nilai J-Bhitung dikalikan dengan 2 (4,990999 x 2 = 9,981998) kemudian dibandingkan dengan χ2tabel dengan probabilitas 5% dan df= 23-4=19, diperoleh nilai χ2tabel sebesar 10,1. Karena nilai JBhitung = 9,981998 Ftabel maka H0 yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier ditolak, dan sebaliknya bila Fhitung Ftabel maka H0 yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier ditolak.

Tabel 5
Pengujian Linearitas Ramsey RESET Test
Ramsey RESET Test:
F-hitung 23.90594 Probability 0.000118
Log likelihood ratio 19.43629 Probability 0.000010
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.406213 0.109713 -3.702500 0.0016
PM 0.124066 0.023394 5.303356 0.0000
TI 0.014817 0.002800 5.292234 0.0000
TU -0.009735 0.001863 -5.225002 0.0001
FITTED^2 -18.01386 3.684291 -4.889371 0.0001
Sumber: Pengujian Ramsey RESET Test Eviews

Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity Test)
Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varians yang tidak sama, sehingga penaksiran OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar
Tabel 6
Pengujian Heteroskedastisitas
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 8.228573 Probability 0.000355
Obs*R-squared 17.37063 Probability 0.008013
R-squared 0.755245 Mean dependent var 0.000365
Adjusted R-squared 0.663462 S.D. dependent var 0.000882
S.E. of regression 0.000512 Akaike info criterion -12.07178
Sum squared resid 4.19E-06 Schwarz criterion -11.72620
Log likelihood 145.8255 F-statistic 8.228573
Durbin-Watson stat 1.757805 Prob(F-statistic) 0.000355
Sumber: pengujian White Heteroskedasticity Test, eviews
Hasil penghitungan melalui White Heteroscedasticity Test menghasilkan nilai R2 yang telah disesuaikan (Adjusted R-Squared) sebesar 0.663462. Jika nilai R2Adjusted dikalikan dengan jumlah data (n) lebih kecil dari nilai χ2tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi adalah ditolak. Nilai R2Adjusted = 0.663462 x 23 = 15,259626; sedangkan nilai χ2tabel dengan df= 23-4= 19 sebesar 30,10, maka dapat disimpulkan bahwa R2Adjusted < χ2tabel berarti hipotesis yang menyatakan terdapat persoalan heteroskedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi adalah ditolak. Ini berarti dalam model estimasi tidak terdapat heteroskedastisitas, atau dengan kata lain gangguan (disturbance) yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastis.
Uji Autokorelasi (Autocorrelation Test)
Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka peneliti menggunakan metode Durbin-Watson dua sisi dengan kriteria dU < d < 4 – dU.
Tabel 7
Pengujian Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.128589 Probability 0.724071
Obs*R-squared 0.163142 Probability 0.686280
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.001304 0.039027 -0.033408 0.9737
PM 4.46E-05 0.001787 0.024982 0.9803
TI -2.30E-05 0.000338 -0.067990 0.9465
TU 3.48E-05 0.000519 0.067145 0.9472
RESID(-1) -0.091657 0.255602 -0.358593 0.7241
R-squared 0.007093 Mean dependent var 3.56E-17
Adjusted R-squared -0.213553 S.D. dependent var 0.019523
S.E. of regression 0.021507 Akaike info criterion -4.651195
Sum squared resid 0.008326 Schwarz criterion -4.404348
Log likelihood 58.48874 F-statistic 0.032147
Durbin-Watson stat 1.945853 Prob(F-statistic) 0.997820
Sumber: Pengujian autokorelasi Eviews
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 8 diperoleh bahwa dhitung 2.080241 untuk jumlah data sebanyak 23 dengan tingkat signifikan α = 5% diperoleh dU sebesar 1,79 dan dL sebesar 0,99. untuk mengatasi hal tersebut, maka harus dilakukan regresi nilai turunanya. Dalam hal ini turunan regresi yang digunakan adalah turunan pertama. dimana sebelumnya diketahui bahwa du sebesar 1,79 dan dL sebesar 0,99. berdasarkan hasil perhitungan regresi turunan maka diperoleh hasil perhitungan dhitung sebesar 1.945853 dengan du sebesar 1,79 dan dl sebesar 0,99 sehingga 1,79 < 1.945853 t tabel H0 ditolak dan H1 diterima.
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitng untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:
Tabel 8
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Variabel t hitung t tabel Keputusan Pengaruh
PM 5,644495 > 1,729 Menolak H0 Signifikan
TI 3,607183 > 1,729 Menolak H0 Signifikan
TU -1,554902 > -1,729 Menerima H0 Tidak Signifikan
Sumber: Hasil pengujian model EViews
Variabel Investasi padat modal ( PM ) memiliki nilai thitung sebesar 5,644495 sedangkan t tabel dengan df (degree of freedom) sebanyak df= n-4 = 23-4 = 19 adalah 1,729; maka thitung > ttabel. Hipotesis ini menolak H0 dan menerima H1 yang berarti investasi padat modal ( PM ) berpengaruh signifikan terhadap Kesenjangan pendapatan, hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai probabilitasnya pada Tabel 2 sebelumnya yaitu sebesar 0,0000 atau ketidak yakinan sebesar 0 %..
Untuk thitung variabel tingkat inflasi ( TI ) sebesar 3,607183 dan ttabel = 1,729, maka thitung > ttabel. Hipotesis ini menolak H0 dan menerima H1 yang berarti tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan, terbukti dengan nilai probabilitasnya (pada Tabel 2) sebesar 0,0019 atau tingkat ketidak yakinan sebesar 0,19%. Untuk nilai thitung tingkat upah ( TU ) sebesar -1,554902 dan nilai t tabel = -1,729, maka – thitung > – ttabel. Hipotesis ini menerima H0 dan menolak H1, berarti tingkat upah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan, hal ini terbukti dengan tingkat probabilitasnya sebesar 0,1365.
Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)
Uji F ini digunakan untuk menguji variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel bebas. Kriteria pengujian uji F adalah jika nilai Fhitung > Ftabel dengan taraf keyakinan 95%, maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti ada pengaruh secara serempak dari keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen; begitupun sebaliknya jika Fhitung 3,13 Menolak H0 Berpengaruh secara simultan
Sumber: Hasil pengujian model Eviews

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2 sebelumnya, diper-oleh nilai Fhitung sebesar 11,64591 dan untuk nilai Ftabel = 3,05 dari df pembilang 3, penyebut 19, dengan tingkat signifikan α = 5%. Dapat disimpulkan bahwa Fhitung > Ftabel berarti H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat Kesenjangan pendapatan.
Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi berguna untuk mengetahui berapa persen perubahan variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, nilai R2 berada diantara 0 (nol) dan 1 (satu) semakin mendekati 1 berarti model penelitian semakin baik. Berdasarkan hasil estimasi pertama (Tabel 3) diperoleh nilai R2 sebesar 0,647742 atau 64,77% investasi padat modal, tingkat inflasi dan tingkat upah dapat menjelaskan kesenjangan pendapatan, sedangkan sisanya sebesar 35,23% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.
PEMBAHASAN
Berdasarkan pengujian model penelitian dengan meng-gunakan metode kuadrat kecil (Ordinary Least Square atau OLS) diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 10
Model Penelitian
KP = 0,115457 + 0,009828 PM + 0,001170 TI – 0,000774 TU

t = ( 3,041858 ) ( 5,644495 ) ( 3,607183 ) ( -1,554902 )

R-squared 0.647742 Mean dependent var 0.326652
Adjusted R-squared 0.592122 S.D. dependent var 0.032895
S.E. of regression 0.021008 Akaike info criterion -4.731033
Sum squared resid 0.008386 Schwarz criterion -4.533555
Log likelihood 58.40688 F-statistic 11.64591
Durbin-Watson stat 2.080241 Prob(F-statistic) 0.000148
Sumber: Pengujian model Eviews

Model penelitian pada Tabel 10 di atas menunjukan bahwa terdapat dua variabel bebas yang berpengaruh positif dan satu variabel bebas yang berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan, untuk koefisien regresi investasi padat modal ( PM ) sebesar 0,009828. Koefisien tersebut menunjukan bahwa jika investasi padat modal meningkat Rp 1 miliar, maka kesenjangan pendapatan akan meningkat sebesar 0,009828%. Koefisien variabel tingkat inflasi ( TI ) sebesar 0,001170; hal ini menunjukan bahwa jika tingkat inflasi naik 1%, maka kesenjangan pendapatan akan meningkat sebesar 0,001170%. Untuk koefisien tingkat upah ( TU ) sebesar – 0,000774; hal ini menunjukan bahwa jika tingkat upah meningkat 1%, maka kesenjangan pendapatan akan menurun sebesar 0,000774%. Sementara untuk koefisien (konstanta) menunjukan jika kesenjangan pendapatan tidak dipengaruhi oleh investasi padat modal, tingkat inflasi dan tingkat upah, maka nilai kesenjangan pendapatan adalah sebesar 0,115457%.

Pengaruh Investasi Padat Modal Terhadap Kesenjangan Pendapatan.
Investasi padat modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesenjangan pendapatan dan sesuai dengan hipotesis. Artinya jika investasi banyak dilakukan pada sektor industri yang padat modal, maka kesenjangan pendapatan akan semakin melebar. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris dalam Lincolin Arsyad ( 1988 : 58 ) yang menyatakan bahwa “Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah akan menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara-negara berkembang “.
Adelman dan Moris berpendapat bahwa kesenjangan pendapatan di daerah ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran negara, sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimensi structural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang diterapkan di Indonesia yaitu membangun sektor ekonomi dengan menitikberatkan pada pembangunan industri-industri yang padat modal, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi dan mempertinggi kualitas produk yang dihasilkan agar mempunyai keunggulan dalam bersaing. Tetapi dengan kebijakan tersebut banyak pekerja Indonesia yang menganggur dan memiliki pendapatan yang rendah. Oleh karena itu kesenjangan pendapatan semakin melebar. (Mudrajad Kuncoro, 1997:111).
Pengalaman di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya aspek investasi. Investasi diperlukan untuk proses pembangunan nasional, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Investasi yang sangat banyak dalam industri yang padat modal menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin tinggi. Strategi pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar lebih 7 persen per tahun dibarengi dengan proses transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Adapun industri yang dikembangkan lebih menitikberatkan pada industri yang padat modal, sehingga pemerintah meningkatkan investasi untuk menjalankan proyek-proyek yang padat modal. Namun, keberhasilan proses industrialisasi lebih banyak dinikmati oleh golongan atas sehingga memunculkan fenomena trade off terhadap pemerataan pendapatan. Hal ini terlihat dari perbandingan pendapatan per kapita buruh tani terhadap rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota pada tahun 1985 sebesar 1: 3,7 meningkat menjadi 1: 9,5 pada saat krisis ekonomi tahun 1998 (BPS, 2002).
Tingkat kemiskinan juga tidak berkurang secara nyata yang pada tahun 1985 mencapai 24,2 persen dan pada tahun 2006 masih sebesar 17,75 persen dari total penduduk atau sekitar 39,1 juta jiwa. Sekitar 69 persen dari total penduduk miskin tersebut berada di pedesaan dan mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian. Millenium Summit tahun 2000 mentargetkan bahwa pada tahun 2015 Indonesia harus mampu mengurangi separuh jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, aspek kemiskinan menjadi tantangan dan permasalahan nasional yang cukup serius.
Insentif yang diberikan secara terbatas hanya untuk bidang dan daerah tertentu ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2007 tentang insentif pajak penghasilan bagi bidang usaha dan daerah tertentu. Persaingan antarnegara untuk menjadi tujuan investasi saat ini sangat ketat. PP No 1/2007 itu hanya berbicara tax allowance, sedangkan yang diperlukan dunia usaha adalah tax holiday, satu hal yang membuat Singapura dan Malaysia memenangkan persaingan.
Masalah kemiskinan dan pemerataan tidak terlepas dari kebijakan pembangunan ekonomi yang mengarah kepada strategi industrialisasi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan. Industri yang dikembangkan adalah industri-industri yang bersifat foot lose industry, yakni industri padat modal yang tidak berdasarkan pada sumberdaya dalam negeri tetapi tergantung pada sumberdaya impor sehingga potensi sumberdaya pertanian dalam negeri tidak dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan industri yang demikian menghasilkan perekonomian nasional yang rapuh, tidak efisien, rentan terhadap gejolak ekonomi dunia, serta kurang menghasilkan efek tetesan ke bawah (trickle down effect) bagi sebagian besar masyarakat golongan pendapatan rendah. Seandainya kebijakan pembangunan ekonomi nasional lebih diarahkan ke pengembangan industri yang berbasis pertanian dalam negeri, maka diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan ditransmisikan ke seluruh sektor perekonomian lainnya dan berdampak positif bagi rumah tangga pedesaan.
Hal ini terjadi karena keterkaitan antara sektor agroindustri dengan sektor pertanian primer akan menciptakan konsumsi terhadap produk industri yang dihasilkan dan menciptakan permintaan investasi sektor pertanian primer sebagai penyedia bahan baku industri. Peningkatan produksi di sektor pertanian akan meningkatkan pendapatan rumah tangga buruh tani dan petani serta rumah tangga nonpertanian golongan bawah lainnya, seperti buruh angkut, transportasi, dan penyedia jasa lain. Lebih lanjut, hal ini akan berdampak mengurangi kesenjangan pendapatan antara rumah tangga golongan rendah dan golongan atas. Peningkatan pendapatan buruh tani juga akan berdampak mengurangi kemiskinan karena selama ini kantong kemiskinan berada di sektor pertanian dan pedesaan
Pentingnya peran sektor agroindustri dapat dilihat melalui besarnya nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang diciptakan oleh agroindustri. Dari industri makanan saja (belum termasuk agroindustri nonmakanan) dapat menyumbang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar 23,3 dan 21,4 persen dari total nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2004. Namun, selama ini sektor agroindustri kurang menunjukkan perkembangan berarti yang terlihat dari jumlah perusahaan agroindustri makanan (skala besar dan sedang) yang hanya bertambah 34 perusahaan atau 0,74 persen selama sepuluh tahun terakhir (BPS, 2006).
Penurunan daya beli terutama dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah karena tingkat upah tidak dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan hidup yang tinggi. Keadaan paling sulit dialami mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau pengangguran. Sekalipun pemerintah menjalankan program bantuan langsung tunai (cash transfer) untuk golongan miskin, namun banyak dari golongan masyarakat yang mendekati garis kemiskinan tidak mempunyai akses terhadap program ini. Bahkan mereka yang memperolehnya pun, program itu bersifat sementara.
Di lain pihak, masyarakat berpendapatan tinggi mempunyai kesempatan mengalokasikan dana mereka pada pilihan portofolio yang dapat mendatangkan keuntungan cepat, seperti membeli saham, membeli obligasi, atau didepositokan untuk amannya saja. Pengeluaran kebutuhan pokok yang harganya meningkat tajam hanya sebagian kecil dari keseluruhan pengeluaran masyarakat berpendapatan tinggi.
Melihat perkembangan ini, kesenjangan sosial menurut tingkat pendapatan juga semakin terjadi di masyarakat. Bagi sejumlah kecil masyarakat yang berpendapatan tinggi, pilihan lebih terbuka dalam melakukan investasi, terutama di bidang keuangan maupun dalam mendapatkan jasa pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik di dalam maupun luar negeri. Sedangkan bagi masyarakat pada umumnya, daya beli mereka menurun tajam.
Kemampuan pemerintah mengatasi kecenderungan peningkatan kesenjangan ini semakin lemah. Bukan saja sumberdaya pemerintah cenderung mengecil, tetapi juga kapasitas pemerintah di pusat dan terutama di daerah dalam menmberikan pelayanan publik juga lemah. Tanggung jawab pelayanan publik yang banyak dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak dapat dijalankan oleh pemerintah daerah dengan baik.
Kecenderungan meningkatnya ketimpangan ekonomi ini dapat diatasi dengan perluasan kesempatan kerja. Namun, peningkatan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi belum tentu menciptakan kesempatan kerja jika orientasi investasi adalah kegiatan padat karya. Upaya pemerintah mendorong kegiatan padat karya penting dalam hal ini. Untuk itu, kemampuan pemerintah – terutama di tingkat daerah harus ditingkatkan untuk dapat mempergunakan anggaran secara efektif tanpa khawatir berlebihan terhadap gerakan antikorupsi selama penggunaan anggaran bersifat transparan dan akuntabel.

Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Kesenjangan Pendapatan.
tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Artinya jika inflasi mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan kesenjangan pendapatan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris dalam buku Lincolin Arsyad ( 1988 : 58 ) yang menyatakan bahwa “Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang, akan menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara-negara berkembang “. Hal ini dapat dipahami karena jika perekonomian mengalami tingkat inflasi yang semakin tinggi, maka kecenderungan harga-harga barang menjadi lebih tinggi. Bagi masyarakat yang memiliki modal besar dan berpenghasilan tinggi kurang mempengaruhi tingkat daya beli mereka. Tetapi bagi masyarakat berpenghasilan tetap menengah kebawah, kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat daya beli. Sehingga kesenjangan pendapatan akan semakin melebar dengan terjadinya inflasi yang semakin tinggi.
Inflasi akan menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Karena dengan penghasilan yang relatif tetap, mereka tidak dapat menyesuaikan pendapatannya dengan kenaikan harga yang disebabkan karena inflasi. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki penghasilan yang dinamis (pedagang dan pengusaha misalnya), seringkali mendapat manfaat dari adanya kenaikan harga tersebut, dengan cara menyesuaikan harga jual produknya. Dengan demikian pendapatan yang mereka peroleh secara otomatis akan tersesuaikan, dan tidak jarang dengan persentase yang lebih besar sehingga akan memperbesar kesenjangan pendapatan. Dampak ini sering disebut dengan efek terhadap pendapatan (Equity Effect). ( Nopirin, 2000: 32)
Pada masa lalu pencetus inflasi di Indonesia lebih dipengaruhi oleh inflasi yang berasal dari impor bahan baku dan penolong. Hal ini beralasan karena sebagian besar dari bahan baku tersebut masih diimpor dari luar negeri, akibat struktur industri yang sedikit mengandung local content.
Disamping itu ancaman jangka menengah atas kemungkinan terjadinya inflasi di beberapa daerah di Indonesia adalah akibat adanya kelangkaan bahan makanan pokok masyarakat yang timbul akibat paceklik, hama penyakit, dan penurunan produktivitas padi, kedelai dan kacang-kacangan. Memang inflasi pada tingkat yang rendah merupakan perangsang bagi produsen untuk menambah kapasitas produksinya; tetapi jika terlalu tinggi akan memberikan dampak negatif atas meningkatnya ketidakpastian dan penurunan daya beli konsumen, sekaligus potensi penjualan perusahaan.

Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Kesenjangan Pendapatan.
Tingkat upah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Hal ini berarti tingkat upah bukan merupakan variabel yang baik untuk memprediksi naik turunnya kesenjangan pendapatan di Indonesia. Di dalam perekonomian yang menunjukkan bahwa pendapatan terutama diterima dari penjualan sumber-sumber produksi atau penjualan jasa-jasa sumber produksi tersebut, akan ditemukan dua faktor yang akan membawa ketidaksamaan, yaitu : (1) perbedaan penilaian keahlian dan bakat perseorangan. ( 2) perbedaan jumlah pendapatan yang menciptakan milik yang dikuasai setiap orang. Mereka yang miskin bukan karena mereka menganggur, tapi karena pendapatan mereka yang rendah. Pendapatan mereka rendah menurut ahli ekonomi klasik karena pekerja tidak produktif. Kebijakan untuk merubah pembagian pendapatan yang akan diterima penduduk selalu menjadi bahan pemikiran utama dalam perencanaan-perencanaan pemerintah, walaupun untuk sebagian besar berlandaskan pada etika. Penetapan upah yang tidak adil akan menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi. (Komaruddin, 1978 : 76 ).
Kesenjangan pendapatan di Indonesia semakin tinggi, salah satunya dikarenakan penetapan tingkat upah yang relatif masih rendah. Upah yang diberikan masih dibawah standar kebutuhan hidup layak. Dengan adanya upah yang murah menimbulkan berbagai implikasi.
Implikasi pertama, upah murah akan menjebak masyarakat kaum buruh dan karyawan dalam kemiskinan tanpa ada kemungkinan untuk keluar dari dalamnya. Kedua ialah keberadaan upah murah akan berdampak pada rendahnya daya beli dan rendahnya investasi maupun tabungan dari kaum buruh dan karyawan. Ketiga ialah terciptanya kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Dalam melihat kasus upah murah ini, digunakan perspektif bahwa karyawan atau buruh bukanlah yang termasuk kedalam level manajerial yang memiliki upah tidak murah lagi. Melihat konsep piramida manajerial, dimana jumlah orang di level manajerial akan sangat jauh lebih sedikit dibanding buruh dan karyawan, maka kelompok ini akan berjumlah kecil dibandingkan keseluruhan kelompok buruh dan karyawan. Bagi kelompok manajerial, akumulasi modal yang diperoleh dari pendapatannya akan relatif lebih cepat dibandingkan kelompok buruh dan karyawan. Dengan kecepatan yang lebih tinggi, maka akan cepat juga terbentuk jurang sosial ekonomi yang ditimbulkannya.
Dari ketiga implikasi di atas, dua implikasi pertama memiliki dampak langsung kepada kelompok buruh dan karyawan. Sedangkan implikasi ketiga, merupakan efek jangka panjang yang menimbulkan instabilitas sosial sehingga bernuansa politis dan mudah digunakan untuk menjadi wacana politik bahkan senjata politik bagi penguasa maupun elit politik. Dari sinilah pemerintah perlu merubah kebijakannya mengenai upah murah di Indonesia. Upah murah bukanlah satu-satunya aspek ongkos produksi, bahkan sebuah penelitian menyatakan pengaruh upah terhadap ongkos produksi ialah sangat kecil sekali tetapi korupsi dan ketidakpastian hukumlah yang membuat ongkos produksi menjadi tinggi.

KESIMPUL;AN

1. Investasi padat modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kesenjangan pendapatan, artinya semakin banyak investasi yang ditanamkan pada industri yang padat modal akan meng-akibatkan kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi.
2. Tingkat inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kesen-jangan pendapatan, artinya semakin tinggi tingkat inflasi akan menyebabkan kondisi kesenjangan pendapatan yang semakin melebar diantara golongan masyarakat Indonesia.
3. Tingkat upah tidak berpengaruh terhadap kesenjangan pen-dapatan.

SARAN

1. Untuk mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan, maka pemerintah harus membangun perekonomian dengan menitik-beratkan pada industri yang padat karya agar masyarakat mampu meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi investasi pada industri yang padat modal, menyeimbangkan kebijakan fiskal dan moneter agar inflasi dapat dikendalikan, dan membuat peraturan yang jelas tentang pemberian upah yang memenuhi kebutuhan hidup minimum para pekerja.
2. Untuk mengurangi investasi pada industri padat modal, maka pemerintah harus : (a) menitikberatkan investasi pada proyek-proyek yang padat karya, agar penduduk dapat bekerja dan meningkatkan taraf hidup mereka; (b) membangun sektor-sektor Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dan koperasi, agar kehidupan masyarakat menengah bawah dapat lebih sejahtera; (c) mem-bangun sektor pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan memberikan subsidi sektor pertanian dan menerapkan teknologi canggih agar hasil pertanian memiliki kualitas yang unggul dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri serta sisanya dapat di ekspor
3. Untuk mengendalikan tingkat inflasi, maka pemerintah harus menerapkan kebijakan moneter yang hati-hati dan menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil.

DAFTAR PUSTAKA
Arndt, H.W. 1987. Pembangunan dan Pemerataan Pembangunan di Masa Orde Baru.Jakarta : LP3ES.
Arsyad, Lincolin. 1988. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara
Dornbucsh, Rudiger dan Fischer, Stanley. (1994). Makroekonomi, edisi keempat. (edisi Bahasa Indonesia oleh J. Mulyadi). Jakarta: Erlangga.
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. (2003). Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia?. Bogor: Prenada Media.
De Silva, Ashton. (2003). An Introduction to EViews. Monas University. Bandung: Tidak Diterbitkan.
Faisal Bahri. 2002. Perekomomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Gujarati, Damodar N. (2003) Basic Econometrics, forth edision. (Edisi Internasional Tahun 2003). Singapura: McGraw-Hill.
IGK Wira Kusuma. (2004). “Leading Indikator Investasi di Indonesia dengan Menggunakan Metode OECD”. Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol. 6, No. 4, Maret 2004. Jakarta: BI.
J. Supranto. 1983. Ekonometrika, Buku 1 dan 2. Jakarta: FE Universitas Indonesia.
Kuncoro, Mudrajad. 2003. Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakatra: UPP AMP YKPN
Lewis, W. Arthur. 1986. Perencanaan Pembangunan: Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi. Jakarta: Aksara Baru
Muana Nanga. (2001). Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press
M.L. Jhingan.(2004).Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Mudrajad Kuncoro. 2003. Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakatra: UPP AMP YKPN
Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. 2001. Makro-Ekonomi, Edisi Keempatbelas. Jakarta: Erlangga.
Simanjuntak, Payaman. 2002. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta : FEUI
Sudjana. 2002. Metoda Statistika. Bandung : Tarsito
Sugiyono. 2005. Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta
Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan, proses, masalah, dan dasar kebijaksanaan. Jakarta : FEUI
Suryana. (2000). Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan. Jakarta: Salemba Empat
Thee Kian Wie. 1981. Pemerataan-Kemiskinan-Ketimpangan: Beberapa Pemikiran Tentang Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta: Sinar Harapan
Thee Kian Wie. 1983. Pembangunan Ekonomi Dan Pemerataan. Jakarta: LP3ES
Todaro, MP. 2004. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga
Tulus, T.H. Tambunan. 2003. Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia.

About these ads