MENCARI RELEVANSI TEORI EKONOMI BARAT
Disman *)

ABSTRAK
Pendidikan persekolahan dan universitas di Indonesia telah terjerumus dan dicekoki dengan teori ekonomi neoklasikal, yang tidak saja mengabaikan nilai-nilai dasar cooperativism dengan dasar kebersamaan dan kekeluargaan (muttualy dan brotherhood), tetapi juga telah kehilangan relevansi terhadap pembangunan untuk bangsa Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dengan barat. Teori ekonomi neoklasik tidak akan cocok untuk dapat diterapkan pada masyarakat yang tidak memiliki karakteristik sesuai dengan asumsi-asumsinya. Oleh karena itu, jika ilmu ekonomi neoklasik ingin diterapkan di Indonesia yang sesuai dengan paradigma ekonomi kekeluargaan maka premisnya harus disesuaikan dengan tataran nilai yang dianut Indonesia sendiri. Dan konsep ekonomi yang paling sesuai dengan dasar negara, konstitusi, sistem pendidikan nasional dan tuntutan masyarakat modern serta agama Islam adalah nilai-nilai kerjasama (cooperation) bukan persaingan (competition).

___________________________
*) Dr Disman, MS. adalah Lektor Kepala pada Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Lahir di Ciamis 9 Februari 1959. Menyelesaikan pendidikan sarjana di IKIP Bandung, pendidikan magister (M.Si) pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung dan Pendidikan Doktor di UPI Bandung. Selain sebagai pengajar di UPI, juga sebagai staf pengajar di FKIP UNPAS, SESKOAD, Pascasarjana UPI, dan Universitas Kuningan (UNIKU).

Pergeseran Paradigma Ilmu Ekonomi
Kiranya tidak ada sepatah kata pun dewasa ini yang paling menyulitkan para guru besar dan dosen teori ilmu ekonomi kecuali kata “relevansi”. Hal ini disebabkan karena para guru besar sejak dulu berhasrat sekali untuk mengangkat ilmu ekonomi menjadi suatu ilmu (science) yang eksak, lebih eksak daripada apa yang dapat dibenarkan oleh materinya. Fritjof Capra, (2002; 218) menjelaskan bahwa secara tradisional ilmu-ilmu sosial telah dianggap sebagai ilmu yang “terlunak” diantara ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu ekonomi, dan ilmuwan sosial telah mencoba dengan sangat keras untuk memperoleh kehormatan dengan cara mengadopsi paradigma ala Descartes dan metode fisika ala Newton. Namun demikian kerangka ala Descartes sering kali sangat tidak cocok untuk fenomena yang mereka gambarkan, dan akibatnya model-model mereka semakin tidak realistik, dan yang paling nyata pada saat ini adalah dalam ilmu ekonomi.
Ilmu ekonomi selalu berdaya upaya untuk merumuskan problema-problema serta memilih asumsi-asumsi yang memungkinkan mereka memberikan jawaban-jawaban yang dapat dituangkan dalam suatu bentuk equilibrium yang pasti, determinate dan unik. Akibatnya jawaban-jawaban itu sering bertentangan dengan realisme kehidupaan masyarakat, serta menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang sukar diterima para pemikir ilmu ekonomi yang sikapnya kritis.
Pada kesempatan ini akan mencoba untuk mengemukakan beberapa sebab dan alasan mengapa di dalam tubuh ilmu ekonomi pada dewasa ini nampaknya sedang terjadi suatu paradigm shift yang akan mengantarkan kita pada suatu definisi ekonomi yang lebih luas yang membawa konsekuensi bahwa batas-batas pemisahnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya menjadi kurang tegas sifatnya.
Jika kita memperhatikan perkembangan literatur ekonomi selama tigapuluh tahun terakhir ini maka nampak pada kita banyaknya jumlah tulisan-tulisan atau karangan-karangan yang bernada protes yang dilancarkan dari berbagai penjuru untuk menyatakan rasa tidak puas terhadap ilmu ekonomi dan cara-cara pendekatannya dewasa ini, tokoh-tokoh yang gencar mengkritik ketidakpuasan terhadap ilmu ekonomi seperti: ( Robert L. Heilbroner (1971), Kurt Dopfer, (1976), Gunnar Myrdal (1968), J.K. Galbraith (1978), Amitai Etzioni (1998), Fritjof Capra (2002), dan Umer Chapra (2002).
Perasaan tidak puas ini timbul karena teori-teori ekonomi konvensional sebagaimana itu diajarkan sampai sekarang pada umumnya masih bercorak tradisional Barat yang kita kenal sebagai the economics of capitalist market economies. Dengan ciri-cirinya seperti adanya kedaulatan konsumen, maksimisasi keuntungan, persaingan sempurna dengan usaha individual. Khususnya di dalam ekonomi mikro neoklasik fokusnya tertuju pada masalah alokasi yang efisien dari sumber-sumber ekonomi melalui sistem harga dan interaksi dari kekuatan permintaan dan penawaran ( Bilas; 2001, 45).
Ruang lingkup ekonomi yang sempit ini telah dipertegas dalam definisi Lionel Robbins, (1952; 16) yang terkenal menyatakan bahwa Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses”. Betapa sempitnya ilmu ekonomi menurut pengertian Robbins dapat terlihat pada ucapannya bahwa ilmu ekonomi tidak ada gunanya baik bagi seorang yang hidup dalam masyarakat yang religius seperti negara Indonesia, masyarakat sosialis apalagi komunis. Berlakunya analisis ekonomi hanya terbatas pada suatu ekonomi pertukaran yang didisentralisir dimana hak milik perseorangan atau privat diakui. Robbins menggaris bawahi ucapan Von Mises yang mengatakan bahwa jika pemilikan dan pengawasan alat-alat produksi ada di tangan pemerintah pusat, maka pencatatan dari individual pulls and resistance melalui mekanisme harga dan biaya per definisi tidak akan dimungkinkan sama sekali, inilah betapa sempitnya konsep ilmu ekonomi kapitalis tersebut.
Selanjutnya diajarkan pada kita bahwa ilmu ekonomi bersikap netral terhadap etika (ethics). Melalui Robbins sistem konseptual Max Weber telah dibawa masuk kedalam tubuh ilmu ekonomi sehingga ilmu ekonomi hanya mempelajari satu aspect of conduct saja dan bukan domein of conduct yaitu economizing atau optimizing aspect.
Keadaan demikian itu sebenarnya sudah diketahui dan dirasakan oleh J.M. Keynes pada tahun 1920 jadi sebelum buku Robbins terbit pada waktu Keynes menulis bukunya sebagaimana dikutif Irving Kristol,(1977; 10) menyatakan We do not dance even yet to a new tune. But change is in the air. We hear but indistinctly what were once the clearest and most distinguishable voices which have ever instructed political mankind. Dengan kata-katanya itu Keynes menunjuk kepada teori yang ortodoks serta penganut-penganutnya, yang makin lama makin tidak mampu untuk menerangkan masalah-masalah dunia ini, dan tidak dapat lagi memberi petunjuk-petunjuk yang dapat dipercaya kepada kita untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang tepat.
Sepuluh tahun kemudian tahun 1936, Keynes menerbitkan buku yang sangat terkenal yang memberikan harapan baru dalam pengembangan teori ekonomi yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money. Begitu besarnya entusisme yang ditunjukkan orang kepada karya Keynes sampai orang berkata: We are all Keynesians now. Teorinya yang semula berhasil sekali menolong dunia dari cengkraman depresi dan pengangguran ternyata tidak mampu mengatasi problema-problema yang muncul demikian kompleks dalam masyarakat. Bahkan tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa masalah-masalah seperti meluasnya pengangguran dan merosotnya output di tengah-tengah inflasi, suatu peristiwa yang kita kenal dengan nama stagflastion dan slumplation adalah akibat dari penerapan ajaran Keynes. Akhirnya dirasakan bahwa ekonomi Keynesian telah menjadi ortodoks dan kadaluarsa pula, tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda menderita sclerosis. Dengan demikian seperti apa yang dikatakan Myrdal, (1974;17-18) bahwa teori Keynes itu sebenarnya sudah tidak dapat dikatakan “general” lagi seperti kesannya yang diberikan oleh nama bukunya.
Kritik terhadap ekonomi konvensional seperti yang diuraikan di atas terutama berkisar pada bidang teori murni (pure theory) yang sering kita ajarkan pada siswa dan mahasiswa. Akan tetapi keberatan-keberatan lain yang konvensional ternyata telah gagal dalam memberikan petunjuk-petunjuk dan pegangan untuk menjalankan kebijaksanaan publik atau public policy yang tepat dan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul belakangan ini.
Aspek lain yang menjadi kritik terhadap ilmu ekonomi sebagaimana dikemukakan Fritjof Capra; (2002; 223) adalah bahwa nilai-nilai yang muncul di dalam model ekonomi kita dewasa ini hanyalah nilai-nilai yang dapat dikuantifikasikan dengan diberi bobot moneter. Penekanan pada kuantifikasi ini membuat ilmu ekonomi sangat membatasi cakupan teori-teori ekonomi dengan tidak memasukan perbedaan-perbedaan kualitatif yang sangat menentukan bagi pemahaman dimensi-dimensi ekologis, sosial dan psikologis dari aktivitas ekonomi.
Senada dengan ini Myrdal (1973; 150) menjelaskan bahwa akhli ekonomi telah mengabaikan sama sekali penelitian psikologis tentang perilaku masyarakat sebagai pencari nafkah, konsumen dan investor karena hasil dari penelitian semacam itu tidak dapat diintegrasikan ke dalam analisis-analisis kuantitatif dewasa ini. Pendekatan akhli ekonomi kontemporer yang terpecah-pecah, kesukaan mereka pada model-model kuantitatif abstrak, dan kelalaian mereka terhadap evolusi struktural telah mengakibatkan suatu jurang pemisah yang luar biasa antara teori dan realitas ekonomi.
Menurut pendapat The Washington Post demikian yang dikutif Fritjof Capra; (2002; 223) bahwa para akhli ekonomi yang ambisius mengembangkan solusi matematis yang rapi terhadap persoalan-persoalan teoretis dengan tingkat relevansi yang sangat kecil dengan masalah-masalah yang riil dalam masyarakat, ilmu ekonomi sekarang ini berada dalam krisis konseptual yang hebat.
Anomali sosial dan ekonomi yang tidak dapat dihadapi lagi, seperti inflasi dan pengangguran global, ketimpangan distribusi pendapatan dan kehabisan energi, kini secara menyakitkan menjadi kelihatan bagi setiap orang. Kegagalan profesi ilmu ekonomi kapitalis menyelesaikan persoalan-persoalan ini diketahui oleh masyarakat yang semakin skeptis, oleh ilmuan dari displin ilmu-ilmu sosial lain, hal ini didasari bahwa masalah yang ada sekarang ini tak hanya diselesaikan hanya oleh satu disiplin ilmu saja.
Dari dasar pemikiran di atas inilah kita sekarang sudah saatnya mengubah paradigma baru tentang ilmu ekonomi yang kita pakai yang akan membawa kebahagiaan bersama bukan kebahagiaan orang perorang, dan dari ekonomi yang bersifat persaingan (economic competation) kepada ekonomi kekeluargaan (economic mullualism and brotherhood ).

Menuju Ekonomi Kekeluargaan
Sebagaimana kita ketahui bahwa teori ekonomi yang saat ini dominan sekali, bahkan terangkat sebagai pemikiran ekonomi “mainstream” terbukti secara teoretikal tidak saja mengandung berbagai kelemahan, tetapi juga keliru. Sri Edi Swasono; (2003, 184), Mubyarto; (1981;7), Umer Chapra; (2001;20). Teori ekonomi neoklasikal mendominasi pembelajaran ilmu ekonomi di sekolah dan kampus-kampus, tidak terkecuali kampus berorientasi pendidikan ekonomi, dan menciptakan atau menghasilkan manusia ekonomi yang berperilaku atau homo economicus.
Lebih lanjut Sri Edi Swasono; (2003, 184) menjelaskan bahwa teori ekonomi neoklasikal yang bertitik tolak pada akhlak manusia sebagai homo ekconomicus (bukan homo ethnicus), dengan asumsi-asumsi sikap dan tingkah laku ekonominya yang berpusat pada kepentingan pribadi (self interest), terbukti secara teknis tidak benar, antara lain seperti ditandaskan, Amartia Sen (1987), Heilbroner & Thurow (1998), dan Etzioni (1999). Bahwa neoklasikal terjebak dalam suatu self fulfilling prophecy.
Teori ekonomi neoklasikal hanya mengenal nilai tambah sebagai konsep efisiensinya, akan tetapi nilai tambah ekonomi yang dikemukakan hanya bersifat economic added value saja, dan mengabaikan nilai tambah yang bersifat sosial kulutural (socio-cultural added value). Pemikiran tentang konsep market fundamentalism atau suatu mekanisme yang segala aktivitas ekonomi agar bisa berjalan dan menuju suatu keadaan kemakmuran merupakan konsep dan asumsi dasar dari Adam Smith (Smithian suatu mazhab peletak dasar ekonomi klasik). Konsep invisible hand dan berlakunya model pasar persaingan sempurna (perfect competation) yang menurunkan menjadi suatu tatanan ekonomi yang ada saat ini adalah ekonomi pasar bebas (free market).
Demikian juga, sebagaimana juga dikemukakan Sri Edi Swasono, (2003, 185).bahwa kita saat ini diatur oleh suatu mekanisme ekonomi dunia yang harus tunduk pada konsep-konsep pasar bebas, dimana negera-negara maju yang sudah menguasai ekonomi, menuntut ekonomi negara-negara yang berkembang untuk sama-sama berlari dengan start yang berbeda. Pasar bebas bisa dilakukan dengan asumsi bahwa pasar itu adalah free competation. Konsep persaingan akan mengakibatkan kalah dan menang (win-loss), saling mematikan, saling membunuh dan konsep ini pasti ada yang merugi.
Konsep ekonomi neoklasik yang diterapkan pada negera kita saat ini ternyata tidak membawa kepada kestabilan ekonomi, krisis ekonomi terus menghantui setiap saat, tuntutan privatisasi sebagai konsekuensi dari penerapan market fundamentalist, jelas-jelas merugikan kelompok bawah, artinya menguntungkan the rich, big business and the rentiers at the cost of the underclass. Galbraith J.K. (1984; xii), Sri Edi Swasono, (2003, 185).
Lahirnya pemikiran ekonomi strukturalisme bukan saja karena kepekaan akan ketimpangan-ketimpangan struktural (ketidakadilan ekonomi, subordinasi ekonomi, dependensi dan kenyataan-kenyataan yang exploitatory, predatory, non-participatory, non-emancipatory, usurius dan lain-lain), Tetapi juga karena teori ekonomi neoklasikal dengan pasar bebas dan persaingan bebasnya (yang mengacu pada peran homo economicus dengan perilaku/akhlak self-interest-nya) menggunakan peradaban primitif homo homini lupus. Sri Edi Swasono; (2003, 185).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori ekonomi neoklasik tidak akan cocok untuk dapat diterapkan pasa masyarakat yang tidak memiliki karakteristik sesuai dengan asumsi-asumsinya. Pendidikan kita baik di persekolahan (SD,SMP SMU) maupun Universitas telah terjerumus dan dicekoki dengan teori ekonomi neoklasikal, yang tidak saja mengabaikan nilai-nilai dasar cooperativism dengan dasar kebersamaan dan kekeluargaan (muttualy dan brotherhood). Tetapi juga demikian yang dikemukakan Sri Edi Swasono; (2003, 185), Amitai Etzioni, (1992;7 bahwa teori ekonomi neoklasik telah kehilangan relevansi terhadap pembangunan untuk bangsa kita Indonesia yang memiliki karakteristik negara kepulauan, yang multi-environmental, multi-pluralism, dan penuh ketimpangan struktural. Pancasila menentang individualisme dan liberalisme, dengan asumsi dasar dan orientasinya self interest.
Semangat kekeluargaan bisa dibangun pada perusahaan non-Koperasi, seperti pada PT, BUMN, BUMD atau CV, karena itu sistem Koperasi bersifat substantif makro, bukan parsial mikro Sri Edi Swasono, (1987; 201). Jika semangat kebersamaan itu dikembangkan lebih lanjut melalui pemilikan saham oleh koperasi buruh dan karyawan, maka hubungan antar majikan dengan buruh dan karyawan berubah menjadi hubungan kerjasama; buruh dan karayawan bukan lagi merupakan faktor produksi, tetapi menjadi partner di dalam berproduksi. Dengan demikian koperasi dapat ikut mempunyai pemilikan modal (cooperative co-ownership) dan dapat ikut dalam pengambilan keputusan (cooperative co-ditermination)
Semangat kebersamaan inilah yang perlu ditumbuhkan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, demikian juga dalam proses belajar materi pembelajaran ekonomi selalu mengacu pada nilai-nilai kebersamaan, kerjasama dan senagat asas kekeluargaan. Materi pelajaran ekonomi seperti Permintaan, Penawaran, Produksi, Konsumsi, Distribusi dan Usaha Perdagangan semua mengacu pada pembentukan nilai-nilai koperasi yaitu kebersamaan dan asas kekeluargaan.
Kebersamaan di dalam sistem Koperasi bukanlah kebersamaan yang pasif atau dependensi, tetapi kebersamaan progresif, kebersamaan yang disertai dengan individualita, oto-aktivitas, self help dan self–reliance guna kepentingan bersama. Demikianlah unsur-unsur kekeluargaan dan kebersamaan di dalam pasal 33 UUD 1945 sebenarnya dapat diperankan di dalam badan usaha non-Koperasi. Demikian juga dalam pelajaran ekonomi di sekolah, harus mengacu pada konsep-konsep seperti ini.
“Kepentingan rakyat, tanah air dan peranan negara” merupakan konsep yang harus ditanamkan pada jiwa pendidikan di tingkat persekolahan, sebab konsep menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah ekspresi dari adanya orientasi kerakyatan dan keadilan sosial yang kuat. Apa yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu … melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dasar … mempertegas orientasi kerakyatan dan peranan negara di dalam mencapai kesejahteraan sosial.
Peranan negara makin nyata dengan ditegaskannya: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara… dikuasai oleh negara. Hal ini memberi petunjuk bahwa negara mengatur mekanisme pasar (mekanisme pasaran bebas, tidak boleh bebas berlaku di dalam perekonomian) yang diutamakan adalah tercapainya kepentingan negara dan rakyat banyak itu. Mekanisme pasaran bebas tidak dengan sendirinya menjamin terbentuknya sistem ekonomi seperti yang kita kehendaki. Perencanaan ekonomi dan campur tangan oleh negara harus menjadi dasar pembangunan perekonomian, demikian juga materi kurikulum ekonomi pada tingkat persekolahan harus merupakan inti dari seluruh materi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan normatif bangsa.
Dari pembahasan diatas dapat disimpulan bahwa dalam konsep ilmu ekonomi neo klassik didasarkan pada tiga premis utama yaitu: (1) kebutuhan manusia yang tak terbatas, (2) prinsip kelangkaan dan (3) pengejaran kesenangan (hedonistik) secara individual yang tidak terbatas. Umer Chapra, (2001), Herman Suwardi (1996). Berdasarkan hal tersebut ketiga premis ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang individualis, yang hanya mengejar materi demi pemenuhan kebutuhan semata. Dan karena alat pemenuhan kebutuhan sifatnya terbatas akan akan lahir orang-orang tersisih yang tidak dapat terpuaskan kebutuhan hidupnya. Tentunya ketidakpatutan premis ekonomi neo klassik ini sebagaimana dikemukakan oleh Herman Suwardi, (1996) hanya akan membawa kepada 3 R yaitu resah, renggut dan rusak. Resah bagi dirinya, renggut bagi orang lain dan rusak bagi alam semesta.
Konsep kemakmuran menurut pandangan ekonomi klassik dan neo klassik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith mengatakan bahwa dunia ini akan menjadi makmur bila orang-orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya saja (self interest). Sebaliknya, bila orang-orang menginginkan kemakmuran bagi masyarakat, maka kemakmuran bagi masyarakat itu tidak akan tercapai. Konsep ini benar jika kesejahteraan didefinisikan sebagai konsep materialistis dan hedonis. Karena ilmu ekonomi neo klassik memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi (self interest), memaksimalkan kekayaan, kenikmatan fisik dan kepuasan hawa nafsu. Umer Chapra, (2001), Amitai Etzioni, (2001), dan Herman Suwardi (1996).
Dasar pemikiran itu jelas keliru karena ilmu ekonomi tak akan bisa menafikan nilai-nilai agama dan ketentuan-ketentuan motivasi lain, selama masih bertujuan kepada perwujudan kesejahteraan atau kemakmuran yang menyeluruh Umer Chapra, (2001, 8). Sebab bisa saja puncak kemakmuran dari segi materi dapat tercapai, tapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama bila tidak dibarengi dengan kekuatan moral individu dan masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya disintegrasi dalam keluarga dan masyarakat, sehingga ketegangan sosial dan anomie masyarakat semakin meningkat.
Herman Suwardi (1996; 225) menjelaskan bahwa jika ilmu ekonomi diharapkan akan membawa keberkahan bagi masyarakat maka premis ekonomi neo klassik itu harus diganti menjadi : premis (1) kebutuhan manusia yang tak terbatas, diganti dengan Al Baqarah (2;212) Premis (2) prinsip kelangkaan diganti dengan Al Lail: 19. Dan premis (3) pengejaran kesenangan (hedonistik) secara individual yang tidak terbatas. Diganti dengan Al Baqoroh 201
Oleh karena itu Herman Suwardi (1996) berpendapat dengan berubahnya premis tersebut maka seluruh implikasi ilmu ekonomi neo klasik akan berubah menjadi :
(1) bukan MC = MR tapi MC = AC
(2) bukan riba tapi tanpa riba (Al Baqoroh :275)
(3) bukan competation for gain, tapi competation for achievement (prestasi)
(4) bukan competation tapi cooperation *)
(5) bukan self interest tapi brotherhood (kekeluargaan) *)
*) tambahan pemikiran penulis

Oleh karena itu jika ilmu ekonomi neo klassik ingin diterapkan sesuai dengan paradigma ekonomi kekeluargaan, yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, dan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan undang-undang sistem pendidikan maka premisnya harus disesuaikan dengan tataran nilai yang dianut bangsa itu sendiri.
Dasar pemikiran inilah yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi neo klassik tidak sesuai untuk diterapkan bila secara mentah-mentah langsung di ajarkan pada anak-anak. Proses pembelajaran ilmu ekonomi neo klasik akan membentuk kesadaran pikiran dan aspek kemampuan siswa, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Baik itu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Sebagaimana pendapat Herman Suwardi, (1996,5) maka aspek kognitif (cipta) yaitu kemampuan untuk mengetahui, aspek afektif (rasa) yaitu kemampuan untuk merasakan, dan selalu memihak, serta aspek psikomotor (karsa) yaitu ketrampilan yang selalu dibimbing oleh rasa, adalah aspek yang dapat menunjukkan perilaku, yang bisa menguat dan bisa melemah.
Proses pendidikanlah yang membentuk tiga aspek itu. Jika materi yang membentuk ketiga aspek itu keliru, maka cipta, rasa, dan karsa yang terbentuk lewat perilakunya juga akan keliru. Inilah yang menjadi dasar argumentasi saya bahwa jika pendidikan ekonomi yang diajarkan pada siswa diajarkan tanpa ada filter maka hasil pendidikan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal ini tentu saja telah menyimpang dari Dasar Negara Pancasila, Konstitusi UUD 1945 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang berlaku di negara kita.
Oleh karena itu dapat disimpulan bahwa konsep ekonomi yang paling sesuai dasar Negara, konstitusi, sistem pendidikan nasional dan tuntutan masyarakat modern serta agama Islam adalah nilai-nilai kerjasama (cooperation) bukan persaingan (competation). Mengapa ?, lebih lanjut Syamsuri, SA, (2002;14) menjelaskan bahwa sistem kompetisi itu sifatnya menang kalah (win-loss) artinya setiap pemenang akan dibarengi dengan yang kalah. Sebagaimana dijelaskan Lord Justice Fry Bowen; (1950, 166) dalam Syamsuri,SA, (2002;19) bahwa sistem kompetisi itu akan menghasilkan suatu keadaan bahwa sukses bagi yang satu akan menyebabkan kegagalan bagi yang lain ( follows that the success of one must be the failure of another).
Sebagaimana dikemukakan Syamsuri, SA, (2002;14), dan Fred Henderson, (1933), bahwa sistem ekonomi Koperasi adalah sistem ekonomi yang paling modern dan paling sesuai dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Karena bagi kita sistem ekonomi Koperasi merupakan sistem usaha bersama, yang dijiwai oleh „asas kerjasama, kekeluargaan dan kegotongroyongan”,yang menjungjung kemakmuran dan kesejahteraan bersama.
Lebih lanjut Syamsuri,SA, (2002;54) menjelaskan bahwa sistem ekonomi Koperasi esensinya sebagai wadah kerjasama yang saling menguntungkan (win-win solution), bahkan apabila dilakukan dengan baik lagi akan menghasilkan sinergi. Sistem ekonomi baru adalah sistem ekonomi Koperasi yang memungkinkan setiap orang dapat menjadi penguasa dan berpeluang sama untuk mendapatkan hasil usahanya. Sebagaimana dijelaskan Herman Suwardi, (1995), dalam Syamsuri,SA, (2002;18) bahwa falsafah hidup barat (sistem kompetisi) adalah berdasarkan konflik sedangkan falsafah hidup bangsa Indonesia sesuai dengan pasal 33 UUD 45 berdasarkan harmoni (asas kekeluargaan ) atau cinta, bertujuan mencapai kemakmuran bersama dimana produksi dikerjakan oleh semua (seluruh warga negara), untuk semua dan di bawah pemilikan anggota masyarakat.
Oleh karena itu kalau kita konsekuen dengan UUD 45, sebagaimana dijelaskan bahwa sistem ekonomi yang hendaknya berlaku di Indonesia bukanlah sistem ekonomi kompetisi atau sistem ekonomi perdagangan bebas tetapi sistem ekonomi Koperasi. Sebab sistem ekonomi Koperasi berkembang berdasarkan prinsip kerjasama dan asas tolong menolong. Selain itu Koperasi dijiwai oleh semangat menolong diri sendiri (self help), atas dasar kekuatan sendiri, solidaritas dan tolong memolong. Koperasi bagi masyarakat bukan semata-mata wadah ekonomi tapi merupakan lembaga pendidikan pula, seperti pendidikan berdemokrasi dan pendidikan bekerjasama.

Daftar Rujukan

Bilas, Richard A. (2002), Teori Ekonomi Mikro, Penerbit Erlangga Jakarta
Capra, F (1998), Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, Penerbit Yayasan Benteng Budaya Yogyakarta
Chapra, M. Umer (2001), Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, Penerbit Gema Insani Jakarta
Etziono, Amitai, (1992), Dimensi Moral : Menuju Ilmu Ekonomi Baru, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung
Galbraith, John Kenneth, (1984), The Influent Society, Boston : Houghton Mifflin USA
Khusrhid, Ahmad, (1980), Studies in Islamic Economics. Leicester : Published by Islamic Foundation
Mubyarto, (1994), Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, Penerbit LP3ES, Jakarta
Soewardi, Herman, (1995), Filsafat Koperasi atau Cooperativism, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Jatinangor, Sumedang
Sjamsuri, SA (2002), Pendidikan Kewirausahaan Sebagai Vektor Percepatan Pembangunan, Penerbit Pustaka Bina Essa, Bandung
Swasono, Sri Edi, (2004), Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan Mutualism & Brotherhood Kerakyatan Nasionalisme dan Kemandirian, UNJ Press Jakarta